Realisasi Belanja Daerah Paling Rendah se-Kalteng, Ini Instruksi Pj Bupati Pulang Pisau

Realisasi Belanja Daerah Paling Rendah se-Kalteng, Ini Instruksi Pj Bupati Pulang Pisau

PULANG PISAU - Berdasarkan data dari tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran atau Tepra yang dirilis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Pulang Pisau berada pada posisi 14 dari 14 kabupaten/kota Se-Kalteng.

Itu disampaikan langsung Panjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani pada rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi (rakordalev) triwulan III tahun 2023, di aula Bappeda Litbang daerah setempat, Selasa (10/10/2023))


"Betul realisasi belanja daerah kita terendah se-Kalteng, yakni realisasi keuangan sebesar 49,47 persen dan realisasi fisik 56,57 persen. Itu artinya realisasi penyerapan anggaran kabupaten kita per 30 September 2023 masih jauh dari target sebesar 80 persen pada triwulan III," ungkap Hj Nunu sapaan akrab Pj Bupati Pulang Pisau.

Untuk itu, Pj Bupati Pulang Pisau menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Pulang Pisau agar segera melakukan konsolidasi dengan jajaran masing-masing, terkhusus bagi perangkat daerah yang serapan anggarannya masih kecil untuk segera memacu pelaksanaan program dan kegiatan sehingga di bulan Oktober ini progres pengingkatan serapan anggaran secara keseluruhan dapat meningkatkan secara signifikan.

"Karena sudah dipenghujung tahun anggaran 2023 atau triwulan IV, saya juga instruksikan hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah bagaimana output dari setiap kegiatan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, pemulihan ekonomi masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan daerah," tegas Pj Bupati dihadapan para asisten, kepala OPD, camat dan seluruh peserta rakordalev triwulan III.

Ia menambhakan, mengingat hal ini sangat penting, maka selaku Pj Bupati berkewajiban secara berkala menyampaikan progres pelaksanaan pemerintah daerah secara keseluruhan kepada pemerintah provinsi dan pusat melalui kementerian dalam negeri (Kemendagri).

"Jadi, progres penyerapan anggaran ini akan terus saya pantau. Khusunya bagi perangkat daerah yang mendapatkan porsi alokasi anggaran relatif besar," ujar Pj Bupati.

"Juga masalah stunting, karhutla dan lainnya untuk bersama-sama menyikapi dan menanggulanginya," pintanya.[manan]

Lebih baru Lebih lama