Tangani Stunting, Pemkab Kotabaru Sigap Tindak Lanjut Surat BPK

Tangani Stunting, Pemkab Kotabaru Sigap Tindak Lanjut Surat BPK

KOTABARU - Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama dinas terkait menindaklanjuti Surat BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemeriksaan Kinerja atas Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Hal tersebut bertujuan untuk mengawal dan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kotabaru, Selasa (7/11/2023).

Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk menilai realisasi pencapaian kinerja percepatan penurunan stunting sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya suatu target kinerja.

Kegiatan ini dihadiri dan dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kotabaru, Drs. H. Said Akhmad MM serta turut hadir dalam kegiatan evaluasi tersebut Dinas Kesehatan Kotabaru, Dinas Sosial, Diskominfo, BAPPEDA, BPKAD dan DPPPAPKB.

Acara dihadiri langsung dari tim BPK RI perwakilan Kalimantan Selatan, Firdyanti Syamtiningrum Ketua Tim penanggung jawab pemeriksa Daerah didampingi Arif Arkanuddin sebagai wakil ketua penanggungjawab pemeriksa daerah percepatan penurunan prevalensi Stunting tahun anggaran 2022/2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan instansi terkait lainnya.

Sekretaris Daerah Kotabaru Drs. H. Said Akhmad MM mengungkapkan, agar semua data terkait Stunting dapat segera terlengkapi.

"Harapannya kegiatan percepatan penurunan Stunting ini dapat segera terlaksana di masing-masing SKPD sesuai Kinerja atas percepatan penurunan prevalensi stunting," harap Sekda.

Sementara itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Arif Arkanuddin selaku Wakil Penanggung Jawab  menjelaskan, apakah pemerintah daerah telah memiliki komitmen dan menyusun peraturan/kebijakan percepatan penurunan stunting prevalensi stunting secara memadai.

"Peraturan/kebijakan  yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan/monev percepatan penurunan prevalensi stunting," jelas BPK Prov Kalsel.

Selain itu, juga mengharapkan agar Kabupaten Kotabaru segera mendapatkan data penurunan stunting.[zainuddin]

Lebih baru Lebih lama