BANJARMASIN - Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mengadakan Rapat Koordinasi Daerah pada tanggal 19 hingga 20 Februari. Acara ini dihadiri oleh Sekda Kabupaten/Kota atau wakil dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
Dalam pertemuan ini, Darmansyah, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan dan Dewan Pengarah TPAKD, membahas kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan di daerah tersebut.
"TPAKD ini merupakan pendorong percepatan akses keuangan di daerah, sehingga hal ini penting untuk keberlanjutan," ungkap Darmansyah.
Dalam pembahasan realisasi program kerja TPAKD hingga tahun 2023, terdapat pencapaian signifikan, seperti 8 TPAKD yang berhasil melaksanakan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir.
Program ini telah memberikan manfaat kepada 4.780 debitur dengan penyaluran dana sebesar Rp. 47 miliar. Selain itu, ada pembukaan rekening pelajar secara masif di 13 Kabupaten/Kota dan pendirian satu Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Balida.
EKI ini melibatkan kegiatan seperti pembukaan QRIS untuk UMKM, rekening tabungan bagi pelajar dan masyarakat, serta realisasi kredit program unggulan di Kabupaten Balangan.
"Saya mengapresiasi dukungan pemerintah daerah baik dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam program K/PMR, KEJAR, dan EKI. Saya juga mengharapkan, agar TPAKD menyusun program kerja untuk 2024 yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan sasaran prioritas Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025," tambahnya.
Sependapat dengan Darmansyah, Wahyu Pratomo sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, turut menyampaikan dukungan terhadap TPAKD.
"Semua pihak tentunya harus bekerjasama dalam mempercepat akses keuangan inklusif dan digitalisasi di Kalimantan Selatan," ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, dalam sambutannya, mengajak seluruh Sekda Kabupaten/Kota atau wakil TPAKD untuk bekerja sama dengan BPD Kalsel dalam percepatan akses keuangan di daerah.
"Ini mencakup replikasi program K/PMR di semua daerah, pembukaan tabungan pelajar dari tingkat TK hingga SMA, dan penggunaan APBD/APBDes/CSR perusahaan sebagai sumber dana," ungkap Rizali.
Dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), TPAKD menerima capacity building terkait arah strategis tahun 2024, evaluasi program, serta pembahasan program K/PMR, EKI, dan KEJAR.
Sinergi TPAKD diharapkan dapat terus berlanjut guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif di daerah Kalimantan Selatan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.[aan]
Tags
Humaniora
