Jalan Nasional Wilayah lll Rusak Parah, Ketua DPRD Barsel Angkat Bicara

Jalan Nasional Wilayah lll Rusak Parah, Ketua DPRD Barsel Angkat Bicara

PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), HM Farid Yusran meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalteng di Kota Palangka Raya untuk memperbaiki jalan di kawasan Palangka Raya-Buntok yang rusak parah di wilayah Kabupaten Barsel. 

Apalagi kondisi jalan tersebut dikeluhkan warga setempat dan pengguna jalan. Kondisi jalan tersebut dianggap mirip kubangan dan berlumpur, tepatnya yang berada di kawasan Desa Pararapak dan Desa Lembeng Barsel.

Farid mengistilahkan jalan tersebut seperti kubangan dan berlumpur. "Saya minta kepada Kementerian PUPR DJBM Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalteng di Kota Palangka Raya, untuk segera memperbaiki jalan Nasional wilayah lll yang berlubang,” tuturnya kepada metrokalimantan.com, Sabtu (22/6/2024).

Menurutnya, sebagai contoh, selain berlubang dan bergelombang, jalan tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan pengendara yang melintas mengalami kecelakan, terutama saat malam hari.

Dia mengatakan, jalan Palangka Raya-Buntok, dari setelah lewat jembatan Sei Mangkutup - Jembatan Sei Gawing - Jembatan Timpah, banyak lubang yang  dalam sampai 10 hingga 20 sentimeter di tengah maupun pinggir jalan.

"Tadi ada kecelakaan tabrakan dekat jembatan Sei Gawing akibat menghindar jalan yang lubang. Menurut Undang-Undang (UU) lalu lintas, pihak PUPR/ Balai Jalan Nasional wilayah lll yang tangani jalan bisa dituntut pidana ke pengadilan oleh pengguna jalan akibat kecelakaan lalu lintas," tegasnya.

Terkait ini, awak metrokalimantan.com mencoba mengonfirmasi via WhatsApp ke Satuan Kerja (Satker) Wilayah lll, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalteng di Kota Palangka Raya Kalteng.

Kepala Satker Wilayah lll Jalan Nasional, Hanyi Ether B mengatakan, tahun ini hanya sebatas dana pemeliharaan rutin saja.

"Belum ada dana penanganannya, sedang kami saat ini, masih diusulkan ke Pusat," pungkasnya.[deni]

Lebih baru Lebih lama