KOTABARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru melaksanakan Rapat Paripurna tentang laporan akhir proses pembahasan atas rancangan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 dan laporan akhir pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2025-2045.
Rapat Paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kotabaru, H Mukni AF didampingi Wakil Ketua II M Arif, serta dihadiri para anggota DPRD Kabupaten Kotabaru.
Dari eksekutif dihadiri Asisten I Pemerintahan Setda Kotabaru, H Minggu Basuki, Forkopimda dan SKPD, bertempat di gedung rapat paripurna DPRD Kotabaru, Senin (1/7/2024).
Bupati Kotabaru dalam sambutannya yang disampaikan H Minggu Basuki, mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kotabaru yang telah bekerja keras melakukan pembahasan dua Raperda dalam forum rapat DPRD Kabupaten Kotabaru, di mana akhirnya dapat menyetujui dan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023
"Juga pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2025/2045, sehingga dapat disahkan dalam rapat paripurna ini," ucap Minggu.
Sebagai tindak lanjut dari persetujuan bersama ini, maka dua Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2025-20245 ini akan disampaikan kepada Gubernur Kalsel untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan.
"Di mana evaluasi tersebut untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang undangan meliputi aspek teknis, aspek material dan aspek legalitas," tuturnya.
Selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2025/20245.
"Atas kerjasama yang telah terjalin di dalam menyelesaikan semua tahapan, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru mengucapkan terima kasih atas apresiasi, saran dan masukan yang diberikan Ketua DPRD dan Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kotabaru atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kotabaru mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” pungkasnya.[zainuddin]
