BANJARMASIN - Untuk mempercepat akses keuangan dan mendukung pengembangan ekonomi daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan turut serta mendorong optimalisasi peran sektor jasa keuangan melalui program pengembangan budidaya padi apung.
Proyek inovatif budidaya padi apung ini rencananya akan dilaksanakan di dua desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), tepatnya Desa Muning dan Desa Siang Gantung.
Budidaya padi apung dinilai sebagai terobosan yang diharapkan dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan lahan pertanian konvensional.
Dengan memanfaatkan teknik padi apung, lahan rawa atau lahan yang sebelumnya dianggap tidak produktif dapat dikelola menjadi lahan pertanian. Hal ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan ketahanan pangan serta pendapatan masyarakat setempat.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pengembangan budidaya padi apung telah dilakukan pada tanggal 25 dan 27 September 2024. Acara ini melibatkan pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan pelaku sektor jasa keuangan yang mendukung penuh pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Selatan.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo dalam Media Update bulanan di Banjarmasin, Senin (30/9/2024) mengatakan, pengembangan budidaya padi apung ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat desa.
"Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kontribusi positif terhadap inklusi keuangan di daerah pedesaan," tuturnya.
OJK Kalsel juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menjaga kinerja sektor jasa keuangan agar bisa lebih berperan aktif dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk di sektor pertanian.
Program padi apung ini diharapkan mampu menjadi role model bagi pengembangan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta membuka lebih banyak peluang usaha di sektor pertanian.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan sektor keuangan, diharapkan proyek perdana ini akan menjadi langkah awal untuk menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik dan membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat Kalimantan Selatan.[aan]
