KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas turut ambil bagian dalam Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang diselenggarakan secara virtual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024). Dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Septedy, jajaran Pemkab Kapuas mengikuti acara ini dari Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas.
Hakordia tahun ini mengusung tema “Teguhkan Berantas Korupsi Bagi Indonesia Maju” dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, secara resmi membuka acara.
Dalam sambutan tertulisnya, Presiden mengapresiasi kinerja KPK dalam mengawal pemberantasan korupsi melalui berbagai program pencegahan dan penindakan. Ia menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas demi menciptakan Indonesia yang maju dan berintegritas.
"Korupsi, judi online, dan penyelundupan adalah ancaman serius yang harus diberantas bersama. Peringatan Hakordia ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara penegak hukum, kementerian/lembaga, dan masyarakat," ujar Presiden. Ia juga menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk lebih tegas menindak pelaku korupsi dan meminta masyarakat mendukung penuh langkah-langkah KPK.
Ketua KPK, Nawawi Pomolango, dalam paparannya menjelaskan, delapan fokus intervensi KPK untuk memberantas korupsi di pemerintahan daerah. Fokus tersebut meliputi penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD), optimalisasi pajak, serta pendidikan antikorupsi. Strategi ini bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Turut mendampingi Sekda Kapuas dalam acara ini adalah unsur Forkopimda, Kepala OPD di lingkup Pemkab Kapuas, serta seluruh Camat dari Kabupaten Kapuas.
Momentum Hakordia 2024 ini menjadi pengingat penting bahwa sinergi, kesadaran kolektif, dan komitmen bersama adalah kunci untuk menghapus praktik korupsi demi membangun pemerintahan yang bersih dan mendukung visi Indonesia Maju.[zulkifli]