KUALA KAPUAS – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Didi Hartoyo, kembali menyuarakan aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Pasak Talawang, dan Mandau Talawang, terkait persoalan banjir musiman yang hingga kini masih menjadi masalah serius.
Didi mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyalurkan bantuan pascabencana berupa sembako kepada warga terdampak. Namun, menurutnya, penanganan jangka panjang harus segera dirancang dan dijalankan untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.
“Penanganan darurat memang penting, tapi lebih penting lagi adalah strategi jangka panjang yang berkelanjutan,” ujarnya usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kapuas, Kamis (17/4/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya upaya preventif seperti reboisasi untuk memulihkan hutan yang rusak atau gundul. Ia menilai, program penghijauan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir yang terus berulang setiap tahun.
“Upaya preventif sangat penting. Misalnya melalui program reboisasi untuk memulihkan hutan yang rusak atau gundul. Ini bisa menjadi solusi jangka panjang agar banjir tidak terus-menerus terjadi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Didi mendorong keterlibatan aktif perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah hulu Kapuas dalam mendukung rehabilitasi lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Peran perusahaan melalui CSR sangat kami harapkan. Rehabilitasi lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih minimnya manfaat yang dirasakan masyarakat dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) maupun royalti tambang batu bara, padahal wilayah Dapil III merupakan daerah penghasil sumber daya alam (SDA).
“Ironis, sebagai daerah penghasil SDA, masyarakat justru belum merasakan manfaat yang maksimal. Kami berharap Bupati Kapuas yang baru dapat memberi perhatian khusus terhadap program-program yang bersumber dari DBH DR dan royalti tambang, agar masyarakat tidak hanya menerima dampak buruk seperti banjir, tetapi juga hasil positifnya,” tandasnya.
Didi juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah daerah terhadap aktivitas perusahaan tambang dan industri lainnya yang berpotensi merusak lingkungan.
“Kontrol dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar perusahaan beroperasi dengan memperhatikan aspek lingkungan. Tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan yang serius,” pungkasnya.[zulkifli]
